Mengenal Tentang Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen

Mengenal Tentang Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen

Mengenal Tentang Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen

Mengenal Tentang Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen
Mengenal Tentang Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen

Setelah badan Konstituante

ini bersidang kira-kira dua setengah tahun lamanya, namun belum pula menghasilkan sebuah Undang-Undang Dasar. Perbedaan pendapat terlalu tajam di dalam Konstituante. Sementara itu suasana Demokrasi Liberal saat itu memuculkan pertentangan pendapat antara parpol-parpol juga ada di dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Perwakilan lainnya hingga Badan Pemerintahan. Bahkan lebih-lebih pertentangan ini meluas didalam badan-badan swasta hingga masyarakat luas.
Untuk mengatasi keadaan ini, timbul ide untuk melaksanakan Demokrasi Terpimpin, suatu demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Untuk menjalankan ide ini tidak mungkin lagi mempertahankan UUDS sebab sistemnya mempergunakan asas Demokrasi Liberal.
Menindaklanjuti situasi dalam negeri yang semakin memperlihatkan potensi yang berbahaya, maka Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia mengeluarkan Dekrit Tanggal 5 Juli 1959 yang intinya: membubarkan Konstituante, menetapkan UUD 1945 berlaku lagi dan tidak berlakunya UUDS, dan Pembentuka MPRS yang terdiri dari seluruh anggota DPR, DPD dan pembentukan DPA sementara.
Presiden sejak itu tidak lagi hanya berfungsi sebagai Kepala Negara, tetapi juga berfungsi sebagai Kelapa Pemerintahan (Eksekutif). Presiden adalah penyelenggara Pemerintahan Negara yang tertinggi dibawah MPR. Sistem Kabinet Parlementer yang sebelumnya ditinggalkan dan diganti kembali menurut UUD 1945. Kabinet terdiri dari Menteri-Menteri sebagai pembantu Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden, dan Presiden bertanggungjawab kepada MPR. DPR yang sudah ada hasil Pemilu berdasarkan UU No. 7 tahun 1953, untuk sementara masih diberi wewenang menjalankan tugasnya menurut UUD 1945 melalui Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959. Karena tidak sesuai dengan jalannya Demokrasi Terpimpin dan Manifesto Politik Republik Indonesia, maka DPR yang baru keanggotaannya ditunjuk oleh Presiden mewakili tiap golongan politik yang kemudian di sebut DPR GR. Pembentukan MPR diatur dalam Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 yang menentukan MPR terdiri dari anggota DPR ditambah utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan yang jumlahnya ditetapkan oleh Presiden. Dewan Pertimbangan Agung kembali dibentuk dengan Penetapan Presiden No. 3 tahun 1959, DPA Sementara keanggotaannya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, jumlah anggota ditetapkan oleh Presiden, anggota DPA Sementara diangkat berdasarkan golongan politik, karya, cendikiawan, dan tokoh nasional.
Perubahan (Amandemen) UUD 1945 dilakukan oleh MPR Periode 1999 – 2004 dalam 4 tahap:

Perubahan Pertama tanggal 19 Oktober 1999

Perubahan Kedua tanggal 18 Agustus 2000, Perubahan Ketiga 9 November 2001 dan Perubahan Keempat tanggal 10 Agustus 2002. Perubahan ini berdasar pada ketentuan UUD 1945 yang berlaku sesuai Pasal 37 UUD 1945.
Pada perubahan pertama, MPR masih menyebutkan mengubah pasal-pasal UUD 1945 dan pada perubahan kedua dan ketiga disebutkan  mengubah/menambah pasal-pasal UUD 1945.  Pada perubahan keempat MPR bukan sekedar mengubah dan menambah pasal-pasal UUD 1945, tetapi sudah menetapkan UUD. Dasar pemikiran yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan UUD 1945 diantaranya adalah:
  1. Mencakup tuntutan Reformasi 1998:
  2. Amandemen UUD 1945;
  3. Penghapusan Dwi Fungsi ABRI;
  4. Penegakan Supremasi Hukum, penghormatan HAM, dan pemberantasan KKN;
  5. Desentralisasi dan hubungan yang adil antara Pusat dan Daerah atau Otonomi Daerah;
  6. Mewujudkan kebebasan Pers;
  7. Mewujudkan kehidupan demokrasi.
  8. Struktur ketatanegaraan menurut UUD 1945, bertumpu pada kewenangan atau kekuasaan tertinggi di    tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat, dengan akibat tidak terjadinya checks and balances antar lembaga-lembaga kenegaraan.
  9. UUD 1945 menganut sistem executive heavy yang berarti kewenangan atau kekuasaan dominan berada di tangan Presiden (eksekutif) dalam menjalankan pemerintahan atau chief exevutive yang dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional yang lazim disebut hak prerogatif, antara lain memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi serta wewenang legislatif sebagai penyebab tidak berfungsinya prinsip checks and balances dan mendorong lahirnya wewenang yang otoriter.
  10.  UUD 1945 didalamnya terdapat pasal-pasal yang terlalu luwes yang dapat menimbulkan multi-tafsir.
  11. Presiden diberi wewenang terlalu banyak oleh UUD 1945 untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. UUD 1945 menetapkan Presiden juga sebagai pemegang wewenang legislatif, sehingga Presiden dapat merumuskan hal-hal penting sesuai dengan kehendaknya dalam undang-undang. Hal ini menyebabkan pengaturan mengenai MPR, DPR, BPK, MA, HAM dan Pemerintahan Daerah disusun oleh wewenang Presiden dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang ke DPR.
  12. Semangat penyelenggara negara yang dirumuskan di dalam UUD 1945 belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, perberdayaan rakyat, penghormatan HAM dan otonomi daerah;
  13.  UUD 1945 bersifat ambivalen atau mendua, menganut sistem Presidensiil, akan tetapi Presidensiilnya tidak nyata, sebab Presiden harus bertanggung jawab pula kepada MPR yang berarti menganut sistem Kabinet Parlementer, jadi Presidensiilnya semu atau quasi Presidensiil.
Arti dari mengubah UUD 1945 ini adalah untuk menjadikan UUD lain dari semula, mengurangi atau menambah sesuatu yang sudah diatur dalam UUD yang tercantum dalam UUD karena faktor-faktor tertentu dilaksanakan berbeda.
Pada perubahan pertama berlaku mulai 19 Oktober 1999 meliputi sembilan pasal, yakni: (1) Pasal 5, tentang hak Presiden untuk mengajukan rancangan UU; (2) Pasal 7, tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden; (3) Pasal 9, tentang ketentuan sumpah atau janji jabatan Presiden/Wakil Presiden; (4) Pasal 13, tentang pengangkatan duta untuk negara lain dan penerimaan penempatan duta untuk negara Indonesia; (5) Pasal 14, tentang hak Presiden untuk memberi grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi; (6) Pasal 15, tentang hak Presiden untuk memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tandan kehormatan; (7) Pasal 17, tentang Menteri-Menteri pembantu Presiden; (8) Pasal 20, tentang kekuasaan legislasi DPR; dan (9) Pasal 21, mengenai hak anggota DPR untuk mengajukan usul rancangan UU.

Pada perubahan kedua

berlaku mulai 18 Agustus 2000 meliputi 25 Pasal dan 5 Bab yang mencakup hal-hal:
1.    Tentang Pemerintahan Daerah, 3 Pasal;
2.    Tentang Dewan Perwakilan Rakyat, 5 Pasal;
3.    Tentang Wilayah Negara, 1 Pasal;
4.    Tentang Warga Negara dan Penduduk, 2 Pasal;
5.    Tentang HAM, 10 Pasal;
6.    Tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, 1 Pasal;
7.    Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, 5 Pasal.

Pada perubahan ketiga

berlaku mulai 9 November 2001, meliputi 23 Pasal dan 3 Bab, mencakup kedaulatan, tata negara hukum, wewenang MPR, Presiden dan Wakil Presiden, DPR, Pemilu, APBN, BPK, Kekuasaan Kehakiman, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Pada perubahan keempat berlaku mulai 10 Agustus 2002 mencakup:
  1. UUD 1945 sejak ditetapkan pada tanggal 18 Agustus hingga saat ini, telah mengalami banyak perubahan, baik oleh praktek ketatanegaraan RI sebanyak empat kali, maupun oleh MPR sebanyak empat kali;
  2. Setelah perubahan keempat atas UUD 1945 oleh MPR, maka;
  3. UUD 1945 tidak lagi bersifat sementara, walaupun hanya mempunya nilai sejarah, sebab meskipun UUD 1945 bersifat tetap, pasal-pasalnya masih dapat diadakan perubahan berdasarkan Pasal 37 UUD 1945;
  4. UUD 1945 terdiri dai Pembukaan dan Pasal-Pasal. Penjelasan UUD 1945 ditiadakan, alasannya untuk menghindari kesulitan dalam menentukan status penjelasan dari sisi sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan;
  5. Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat dilakukan perubahan;MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui Pemilu.

Menurut Pasal 37 UUD 1945

usul perubahan pasal-pasal UUD harus diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR dan dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari julmlah anggota MPR. Putusan untuk mengubah UUD harus disetujui sekurang-kurangnya 50% dari seluruh anggota MPR.
Oleh karena itu, walaupun telah dilakukan perubahan-perubahan terhadap UUD 1945, tetap perlu diadakan perubahan lanjutan yang mendasar, menyeluruh, sistematis dan bertahap. Dengan demikian Undang-Undang Dasar ini akan menjadi Undang-Undang Dasar yang cukup modern dan religius, memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, penghormatan HAM dan supremasi hukum, sehingga tidak ada lagi peluang bagi penyelenggaraan negara yang sentralistik, otoriter dan KKN.
Posted on: April 22, 2019, by :